Membangun Birokrasi yang Baik melalui Kepala Desa

Bupati M. Natsir saat membuka acara Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kabupaten Demak (Foto: Pemkab Demak)

Bintoro- Bupati Demak M. Natsir menyampaikan bahwa Kepala Desa dan Kepala Kelurahan merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang berada pada garis terdepan pelayanan di tingkat desa dan dusun. Hal ini disampaikannya dalam sambutan acara Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kabupaten Demak, Selasa (12/11).

Ia menyerukan agar pemerintah desa saling membangun komunikasi dalam penenyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala desa terutama dapat bersinergi dengan perangkat lain seperti Badan Permusyawaratan Desa dan sekretaris desa.

Natsir melanjutkan, dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kepemerintahan yang baik diperlukan aparatur yang berkompeten dan berkualitas. Aparatur pemerintahan desa harus bisa menguasai administrasi pembangunan, menyusun peraturan desa, maupun APBDes. Mulai dari perencanaan, manajemen, hingga pengembangan sistem manajerial desa agar sektor pembangunan merata.

Saat ini anggaran untuk membangun desa semakin besar dan bisa berasal dari mana saja, mulai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Keuangan Provinsi. Dana tersebut hendaknya digunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik, terutama untuk pemberdayaan masyarakat.

”Di mana output-nya untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti jambanisasi, berbagai pelatihan ketrampilan serta kegiatan lain yang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa,” tambahnya.

Bekali Kepala Desa dengan Buku Saku

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merespon tentang pengelolaan dan pelaksanaan daerah. Hingga kini masih banyak kepala desa yang belum paham secara mendetail mengenai pencairan dan penggunaannya. Menurutnya setiap kepala desa perlu mendapatkan buku saku tentang dana desa.

Ganjar mengusulkan pembuatan buku saku yang diberi nama ABC Dana Desa. Isinya pertanyaan dan jawaban imajiner, yang disusun berdasar kasus-kasus yang ada. Mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadministrasian, laporan pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi.

“Maka bukunya betul-betul buku saku. Istilah saya buku ABC dana desa. ABC dana desa itulah yang akan menjadi praktik, yang bisa kita kerjakan. Saya sudah bicara dengan Dispermades,” ujarnya.

Add Comment